Jakarta, Sabtu, 24 Januari 2026 —
Badan Pengurus Pusat Asosiasi Usaha Keamanan Terpadu Indonesia (BPP AUKTI) sukses menyelenggarakan Rapat Kerja (RAKER) BPP AUKTI Tahun 2026 di Jakarta pada Sabtu, 24 Januari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum strategis konsolidasi nasional organisasi dalam memperkuat peran AUKTI sebagai wadah resmi pelaku usaha jasa keamanan di Indonesia.
Rapat Kerja dihadiri langsung oleh jajaran pimpinan pusat, pengurus bidang, serta perwakilan daerah dan lembaga pendukung AUKTI. Acara berlangsung khidmat, tertib, dan penuh semangat kebersamaan, mencerminkan komitmen AUKTI dalam membangun tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.
RAKER dipimpin oleh Ketua Umum BPP AUKTI, Gusti Henry (Pangeran Wirakusuma VI), didampingi Sekretaris Jenderal BPP AUKTI, AKP (Purn.) Adv. Dr. (C) Benyamin Menno, S.H., M.H.
Daftar Pejabat & Tokoh yang Berpartisipasi
Rapat Kerja BPP AUKTI 2026 diikuti oleh antara lain:
- Gusti Henry (Pangeran Wirakusuma VI) – Ketua Umum BPP AUKTI
- AKP (Purn.) Adv. Dr. (C) Benyamin Menno, S.H., M.H. – Sekretaris Jenderal BPP AUKTI
- Faisaludin Sondeng, S.Pd – Wakil Ketua Umum V / Korbid Strategic Business, Investor Relation & Kebijakan Industri (SBIR-KI)
- H. Drs. Yuwonodarpito Hudoyo, S.E., M.Ak – Wakil Ketua Umum XI / Korbid Perdagangan, Distribusi & Perlindungan Aset Usaha (PDP-AU)
- Prof. Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. – Wakil Ketua Umum XII / Korbid Investasi, Teknologi Keamanan & Industri 4.0 (ITK-I4)
(JPT Utama IV/e setara Jenderal TNI–Polri bintang empat) - Brigjen Pol. (P) Dr. (C) Dra. Nur Afiah, S.H., M.H.
- Irfan Wardana – Wakil Sekretaris Jenderal
- Bayu Maentra, S.H., M.H. – Kepala Sekretariat BPP
- Ana Susana – Staf Sekretariat BPP
- AKBP (P) Dwi Rustanto, S.H. – Bendahara BPP
- Sumardi, S.Pd – Dewan Pertimbangan Agung BPP
- Eli S. Muflihah – Bidang Acara
- Kombes Pol. (P) Adv. Drs. Didi, S.H. – Ketua BPD Metro DKI Jakarta
- Kombes Pol. (P) Adv. Dr. H. Yusuf Setyadi, A.Md., S.H., SStMk., M.M., M.Hum – Ketua Bankum Law Firm AUKTI Nasional
- Adv. Hasrul Gunawan, S.H. – Sekretaris Bankum Law Firm AUKTI Nasional
- Dr. (C) Surajiman, S.H., M.Hum. – Advisor Bankum Law Firm AUKTI Nasional
- Kombes Pol. (P) Mutiara Hanum, S.E., M.H., CRBC – Bendahara BPD Metro DKI Jakarta
- H. Haris Iriyanto, A.Md., S.Sos., M.Pd – Sekretaris BPD Metro DKI Jakarta
Tentang AUKTI
Asosiasi Usaha Keamanan Terpadu Indonesia (AUKTI) merupakan wadah nasional yang menaungi pelaku usaha jasa keamanan (BUJP) di seluruh Indonesia. AUKTI didirikan pada 5 Juni 2025 dan berkedudukan di Jakarta.
AUKTI bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, standar layanan, dan tata kelola industri keamanan nasional, dengan fungsi utama meliputi:
- Mendorong penerapan standar pengamanan profesional sesuai regulasi nasional dan internasional
- Membina dan mengembangkan BUJP melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi
- Mewakili serta memperjuangkan kepentingan BUJP sebagai mitra strategis pemerintah
- Membangun kolaborasi dengan pemerintah, aparat keamanan, dan sektor swasta
- Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM keamanan nasional
AUKTI dipimpin oleh Ketua Umum Coach Henry, didukung oleh 12 Wakil Ketua Umum yang membidangi sektor-sektor strategis organisasi.
Isi dan hasil keputusan Rapat Kerja BPP AUKTI Tahun 2026 akan disampaikan dalam rilis lanjutan.
Ketua Umum BPP AUKTI Tekankan Konsolidasi, Profesionalisme, dan Sinergi Nasional
Dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja, Ketua Umum BPP AUKTI, Gusti Henry (Pangeran Wirakusuma VI) menegaskan bahwa Rapat Kerja BPP AUKTI merupakan forum strategis yang tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi ruang utama untuk menyatukan visi, menyelaraskan program, serta memperkuat konsolidasi organisasi dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurutnya, AUKTI sebagai asosiasi usaha di bidang keamanan terpadu memiliki tanggung jawab besar, tidak hanya kepada anggota, tetapi juga kepada masyarakat, dunia usaha, dan negara. Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program kerja yang dihasilkan harus berlandaskan profesionalisme, integritas, kepatuhan terhadap hukum, serta kepentingan bersama.
“Rapat Kerja ini diharapkan mampu melahirkan program kerja yang realistis, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat sinergi antara Badan Pengurus Pusat dan Badan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia,” ujar Gusti Henry.
Lebih lanjut, Ketua Umum menekankan pentingnya peningkatan kualitas usaha dan sumber daya manusia di sektor jasa keamanan sebagai bagian dari upaya menjadikan AUKTI organisasi yang solid, bermartabat, dan dipercaya oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun dunia usaha.
Dalam suasana penuh kebersamaan, Gusti Henry juga mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam forum Rapat Kerja merupakan hal yang wajar dan justru menjadi kekuatan organisasi, selama dilandasi niat baik, etika organisasi, serta semangat musyawarah untuk mufakat.
“Marilah kita jaga Rapat Kerja ini agar tetap kondusif, produktif, dan berorientasi pada solusi demi kemajuan AUKTI dan industri keamanan nasional,” tambahnya.
Rapat Kerja BPP AUKTI Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Ketua Umum BPP AUKTI dengan harapan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan strategis yang membawa AUKTI semakin berperan aktif dalam penguatan tata kelola industri keamanan terpadu di Indonesia.
Hasil lengkap dan keputusan strategis Rapat Kerja BPP AUKTI 2026 Rapat Kerja BPP AUKTI 2026 Rumuskan Tujuh Arah Strategis Penguatan Industri Keamanan
Rapat Kerja Badan Pengurus Pusat Asosiasi Usaha Keamanan Terpadu Indonesia (BPP AUKTI) Tahun 2026 menghasilkan sejumlah rumusan strategis yang menjadi arah kebijakan organisasi dalam memperkuat peran AUKTI di tingkat nasional.
Dalam forum Rapat Kerja tersebut, peserta menyepakati bahwa AUKTI harus tampil sebagai organisasi yang berperan aktif, solutif, dan kolaboratif dalam pengembangan industri jasa keamanan serta peningkatan kesejahteraan satuan pengamanan (Satpam) di seluruh Indonesia.
Adapun hasil utama Rapat Kerja BPP AUKTI 2026 meliputi tujuh poin strategis sebagai berikut:
- Pendampingan Kepatuhan BUJP
AUKTI diharapkan dapat berperan sebagai pendamping bagi Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap regulasi, termasuk pada saat dilaksanakannya inspeksi atau sidak kepatuhan oleh pihak Kepolisian. - Rekomendasi Pendirian BUJP
AUKTI didorong untuk menjadi salah satu organisasi yang dapat memberikan rekomendasi sebagai syarat pendukung dalam proses pendirian BUJP, sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. - Peningkatan Eksistensi dan Pengenalan Publik
AUKTI perlu semakin dikenal oleh masyarakat luas, khususnya para pelaku dan pengusaha jasa keamanan, sebagai asosiasi nasional yang profesional, kredibel, dan memiliki peran strategis di sektor keamanan terpadu. - Peningkatan Kesejahteraan Satpam
AUKTI berkomitmen mendorong peningkatan kesejahteraan Satpam di seluruh Indonesia, termasuk membuka peluang dan skema kerja sama agar Satpam memiliki akses terhadap hunian atau rumah yang layak. - Penguatan Kompetensi melalui Program Pelatihan
AUKTI akan berperan sebagai fasilitator peningkatan pengetahuan dan kompetensi Satpam melalui penyusunan dan pelaksanaan program-program pelatihan dan pendidikan yang terstruktur dan berkelanjutan. - Penguatan Koordinasi dengan Baharkam Polri
Rapat Kerja menegaskan pentingnya koordinasi yang intensif dan berkelanjutan antara AUKTI dan Baharkam Polri, guna memperkuat posisi AUKTI sebagai mitra strategis Polri di bidang jasa pengamanan. - AUKTI sebagai Warna Baru Industri Keamanan
AUKTI menegaskan kehadirannya bukan sebagai kompetitor, melainkan sebagai warna baru dalam dunia usaha jasa pengamanan yang bertujuan mendorong kemajuan industri serta peningkatan martabat dan profesionalisme Satpam di Indonesia.
Hasil Rapat Kerja BPP AUKTI Tahun 2026 ini akan menjadi dasar penyusunan program kerja dan kebijakan organisasi ke depan, serta ditindaklanjuti secara bertahap oleh Badan Pengurus Pusat bersama Badan Pengurus Daerah di seluruh Indonesia.
Ketua BPD AUKTI Metro DKI Tegaskan Komitmen Dukungan Kebijakan Pusat
Sementara itu, Ketua BPD AUKTI Metro DKI Jakarta, Komisaris Besar Polisi (Purn.) Adv. Drs. H. Didi, S.H., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rapat Kerja BPP AUKTI yang dinilainya sebagai momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi antara pengurus pusat dan daerah.
Menurutnya, forum Rapat Kerja memiliki peran strategis dalam menyelaraskan arah kebijakan dan program kerja organisasi agar dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat daerah. Hal ini menjadi sangat relevan bagi wilayah DKI Jakarta yang memiliki dinamika usaha dan tantangan keamanan yang tinggi.
“Sebagai daerah dengan aktivitas usaha yang kompleks, BPD AUKTI Metro DKI Jakarta memiliki tanggung jawab besar dalam mendorong profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kualitas usaha jasa keamanan,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua BPD Metro DKI Jakarta menegaskan komitmen jajarannya untuk mendukung penuh seluruh kebijakan dan program strategis yang ditetapkan oleh BPP AUKTI. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembinaan anggota yang berkelanjutan, penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan tata kelola usaha jasa keamanan, serta penjagaan etika dan marwah organisasi di tingkat daerah.
Lebih lanjut disampaikan bahwa hasil Rapat Kerja BPP AUKTI diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, aplikatif, dan berkelanjutan bagi seluruh BPD di Indonesia, sehingga mampu menjawab tantangan industri keamanan secara nyata di daerah masing-masing.
Rapat Kerja BPP AUKTI Tahun 2026 diharapkan menjadi landasan kuat bagi penguatan peran AUKTI sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan dalam membangun industri jasa keamanan yang profesional, tertib, dan berdaya saing nasional.
BANKUM & Law Firm AUKTI Tekankan Kepastian dan Kepatuhan Hukum Industri Keamanan
Dalam rangkaian Rapat Kerja BPP AUKTI 2026, Ketua Bantuan Hukum (BANKUM) dan Law Firm AUKTI Nasional, Komisaris Besar Polisi (Purn.) Advokat Dr. H. Yusuf Setyadi, A.Md., S.H., SSt.Mk., M.M., M.Hum., menegaskan bahwa kepastian hukum dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan dan kredibilitas usaha jasa keamanan di Indonesia.
Menurutnya, AUKTI memiliki tanggung jawab strategis untuk memastikan seluruh anggota memahami dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah dinamika industri keamanan yang semakin kompleks, aspek hukum tidak dapat dipisahkan dari profesionalisme dan kepercayaan publik.
“BANKUM dan Law Firm AUKTI Nasional hadir untuk memberikan pendampingan, konsultasi, serta pembinaan hukum secara berkelanjutan kepada anggota,” ujar Yusuf Setyadi dalam sambutannya.
Ia menjelaskan bahwa peran BANKUM meliputi pendampingan dan konsultasi hukum, edukasi dan pembinaan hukum berkelanjutan, bantuan penyelesaian permasalahan hukum anggota secara profesional dan beretika, serta menjaga marwah dan kepentingan hukum organisasi.
Lebih lanjut disampaikan, melalui Rapat Kerja BPP AUKTI diharapkan dapat dirumuskan program-program hukum yang terintegrasi dan sinergis antara BPP dan BPD, sehingga mampu menjawab tantangan hukum di sektor jasa keamanan nasional secara komprehensif.
Ketua BANKUM & Law Firm AUKTI Nasional juga mengajak seluruh pengurus dan anggota AUKTI untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam menjalankan usaha, bukan sekadar kewajiban administratif. Kepatuhan hukum dinilai sebagai kekuatan yang akan meningkatkan kepercayaan publik, mitra usaha, serta pemerintah terhadap AUKTI.
BANKUM & Law Firm AUKTI Nasional menyatakan komitmennya untuk terus bersinergi dengan seluruh struktur organisasi AUKTI dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan organisasi dan anggotanya.
Sekretaris Jenderal BPP AUKTI Dorong Tertib Administrasi dan Efektivitas Program Organisasi
Dalam sambutannya pada Rapat Kerja BPP AUKTI 2026, Sekretaris Jenderal BPP AUKTI, Ajun Komisaris Polisi (Purn.) Advokat Dr. (C) Benyamin Menno, S.H., M.H., menegaskan pentingnya Rapat Kerja sebagai forum penguatan tata kelola organisasi, khususnya dalam aspek tertib administrasi, konsistensi kebijakan, serta efektivitas pelaksanaan program dari tingkat pusat hingga daerah.
Menurutnya, Sekretariat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran roda organisasi, mulai dari pengelolaan administrasi, koordinasi antarbidang, dokumentasi keputusan, hingga pengawalan tindak lanjut hasil Rapat Kerja agar berjalan secara sistematis dan akuntabel.
“Rapat Kerja ini harus mampu menghasilkan program kerja yang dirumuskan secara jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan, serta didukung mekanisme koordinasi dan pelaporan yang efektif antara BPP dan BPD,” ujar Benyamin Menno.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penguatan sistem administrasi dan organisasi yang tertib, transparan, dan akuntabel, serta perlunya keseragaman pelaksanaan kebijakan AUKTI di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dinilai sebagai kunci untuk menjaga konsistensi arah organisasi dan meningkatkan kepercayaan anggota serta pemangku kepentingan.
Sekretaris Jenderal juga mengingatkan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh visi dan semangat, tetapi sangat bergantung pada kedisiplinan dalam menjalankan sistem, aturan, dan komitmen organisasi secara kolektif.
Rapat Kerja BPP AUKTI 2026 diharapkan mampu menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang tidak hanya tertuang dalam dokumen, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata dan berkelanjutan di seluruh struktur organisasi AUKTI.
Paparan Wakil Ketua Umum Bahas Program Strategis dan Rencana Kerja AUKTI
Memasuki sesi inti Rapat Kerja BPP AUKTI 2026, kegiatan dilanjutkan dengan paparan Wakil Ketua Umum I hingga Wakil Ketua Umum XII yang berlangsung pada pukul 14.25 hingga 16.00 WIB. Dalam sesi ini, masing-masing Wakil Ketua Umum memaparkan ruang lingkup koordinasi bidang, susunan tim kerja, program strategis, serta rencana kerja yang akan dilaksanakan dalam periode berjalan.
Paparan tersebut mencakup berbagai sektor strategis organisasi, antara lain penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi keamanan, pengembangan usaha, kebijakan industri, perdagangan dan perlindungan aset, investasi, teknologi keamanan, hingga transformasi industri keamanan berbasis teknologi dan Industri 4.0.
Melalui paparan ini, BPP AUKTI menegaskan komitmennya untuk membangun organisasi yang terstruktur, terkoordinasi, dan berorientasi pada peningkatan profesionalisme industri jasa keamanan nasional. Setiap bidang diarahkan untuk menyusun program yang selaras dengan visi dan kebijakan organisasi, serta dapat diimplementasikan secara efektif hingga ke tingkat daerah.
Diskusi dan Tanya Jawab Perkuat Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Rangkaian Rapat Kerja kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab pada pukul 16.00 hingga 16.30 WIB. Sesi ini dimanfaatkan oleh para peserta untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta klarifikasi terkait program kerja yang telah dipaparkan oleh masing-masing bidang.
Diskusi berlangsung dinamis dan konstruktif, dengan fokus pada penguatan program kerja, sinkronisasi kebijakan antara BPP dan BPD, serta penyesuaian pelaksanaan program di daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Melalui forum diskusi ini, Rapat Kerja BPP AUKTI 2026 diharapkan mampu menghasilkan pemahaman bersama, memperkuat koordinasi lintas bidang, serta memastikan bahwa seluruh program kerja yang dirumuskan dapat dijalankan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan.
Doa Penutup dan Foto Bersama Tandai Berakhirnya Rapat Kerja BPP AUKTI 2026
Menjelang penutupan kegiatan, Rapat Kerja BPP AUKTI 2026 ditutup dengan doa bersama yang berlangsung pada pukul 16.40 hingga 16.45 WIB. Doa dipanjatkan secara khidmat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing peserta, sebagai ungkapan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian kegiatan Rapat Kerja.
Dalam doa penutup tersebut, seluruh peserta memohon agar hasil pemikiran, keputusan, dan program kerja yang telah dirumuskan selama Rapat Kerja dapat membawa kebaikan, kemajuan, dan kemaslahatan bagi organisasi AUKTI, para anggotanya, serta bangsa dan negara Indonesia. Doa juga dipanjatkan agar seluruh jajaran pengurus diberikan kekuatan, keistiqamahan, dan tanggung jawab dalam melaksanakan amanah organisasi secara profesional dan berintegritas.
Usai doa penutup, kegiatan dilanjutkan dengan sesi foto bersama seluruh peserta sebagai bentuk kebersamaan dan dokumentasi resmi Rapat Kerja BPP AUKTI Tahun 2026.
Rangkaian kegiatan Rapat Kerja BPP AUKTI secara resmi berakhir pada pukul 17.00 WIB, ditandai dengan selesainya seluruh agenda, proses check-out peserta, dan kepulangan masing-masing peserta ke daerah asal.
Dengan berakhirnya Rapat Kerja ini, BPP AUKTI berharap seluruh hasil dan kesepakatan yang telah dirumuskan dapat segera ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara efektif di seluruh tingkatan organisasi, baik di pusat maupun daerah, guna memperkuat peran AUKTI dalam pengembangan industri jasa keamanan terpadu nasional.
